Ekonom: Pajak UKM Berdasarkan Omset Tidak Adil

ekonom faisal basri

Pengenaan pajak terhadap usaha kecil dan menengah sebesar satu persen dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UKM.

“Omset kan belum tentu untung, jadi pokoknya untung tidak untung, UKM harus bayar satu persen,” kata Ekonom Faisal Basri di Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Menurut dia, kebijakan tersebut berbeda dengan kebijakan pajak yang diterapkan untuk korporasi yang pengenaan pajaknya dihitung dari laba usaha.

Menurut dia, seharusnya pemerintah terlebih dulu memaksimalkan penerimaan pajak dari korporasi dan para orang kaya. “Bereskan dulu pajak orang kaya, jangan UKM-UKM ini yang diburu-buru, itu tidak adil karena korporasi-korporasi dan orang kaya belum bayar pajak dengan benar, itu dulu dibenahi,” katanya.

Dia menjelaskan saat ini penerimaan PPh pasal 21 hanya Rp82 triliun yang berarti masih dibawah jumlah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinikmati oleh kalangan atas.

Faisal berpendapat bahwa pengenaan pajak bagi UKM sebaiknya menggunakan patokan laba usaha karena dia meyakini bahwa UKM pasti sudah memiliki pembukuan sederhana.

Sebelumnya, Ditjen Pajak menetapkan tarif pajak Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar satu persen bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan berlaku sejak 1 Juli 2013.

Wajib Pajak yang tidak dikenakan aturan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.

Kemudian, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan seperti pedagang makanan keliling, pedagang asongan dan warung tenda di trotoar. (Ant-elz)

Filed Under: Perindustrian

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website